Menghidupkan Sukma Demokrasi

Oleh Aminuddin Siregar
Menghidupkan sukma demokrasi bukan saja diperlukan dalam konteks pemilihan umum, melainkan juga dalam semua aspek kehidupan berpolitik baik di pusat maupun di daerah, Sukma demokrasi menjadi sangat penting keberadaannya ketika ia tuntut memberi nafas bagi kehidupan politik yang kondusif, keterturan politik dan sopan santun berdemokrasi. Awalnya gerakan pendemokrasiaan ini ialah tamatnya riwayat kediktatoran dan masuknya kekuatan civil society sembari mengambil langkah demokratisasi terhadap hamper semua bidang kehidupan.
Bahwa definisi demokrasi dalam arti pemilihan umum adalah definisi pas-pasan. Padahal demokrasi dituntut kemunculannya lebih dari sekedar itu. Demokrasi sejati berarti adanya system control yang efektif oleh warganegara terhadap kebijakan pemerintah. Musyawarah yang rasional dalam percaturan politik merupakan salah satu cara menghidupkan sukma demokrasi.
Untuk menerapkan itu memerlukan semangat idealisme yang lahir kejujuran, tanggungjawab, kedisiplinan rasa keadilan dan dengan cara-cara menjalankan kebijakan itu secara terbuka dan dapat diketahui oleh public Meski demokrasi bukan satu-satunya kebijakan public yang dianggap sebagai perluasan bagi terpenuhinya kepentingan-kepentingan rakyat, adalah sangat mungkin menghidupkan sukma demokrasi sejauh system politik itu memberi ruang gerak bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
Ketika pemerintah dianggap tidak bersikap demokratis, saat yang bersamaan kekuatan otoritarian bermain di dalamnya. Dalam gerakan pendemokrasian, sudah tentu ujung tombak pertama ialah pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagai sebuah sistem Negara Kesatuan Republic Indonesia. Di mana lembaga-lembaga demokrasi yang ada hingga ke unit-unit terkecil sangat perlu menerapkan cara-cara yang demokratis. Sehingga pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya tidak hanya mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tetapi juga dapat mengurus masyarakat.
Bahwa demokratisasi harus didukung oleh berbagai perangkat hukum, agar tercipta suasana demokratis. DPRD misalnya harus mampu menjadi pelopor gerakan pendemokrasian kehidupan politik atau melakukan demokratisasi terhadap lembaga-lembaga politik yang ada di daerah.
Sehingga tidak terkesan, bahwa anggota legislatif cenderung menghambat pelaksanaan atau penyelenggaran otonomi daerah, yang salah satu contoh konkrit adalah pengebirian terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana pada masa awal otonomi daerah adanya penggunaan DAU secara tidak transparan. Dengan kata lain penggunaan oleh pejabat daerah, sebagai mana media mensinyalir bahwa penggunaan DAU untuk foya-foya, pejabat daerah, mulai dari kalangan eksetif hingga legislatif (Rakyat Merdeka, 30 Agustus 2002).
Tentu saja bukan dalam konteks seperti itu yang dimaksudkan demokratisasi penyelenggaraan otonomi daerah. Sebab bila hal seperti itu yang terjadi, maka sudah dapat dipartikan akan sulit bagi daerah untuk membangun daerahnya. Karena DAU tersebut antara lain adalah untuk dana pembangunan.
Jadi dengan keberadaan lembaga-lembaga demokrasi di daerah maka diharapkan kesempatan masyarakat akan lebih terbuka dan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tidak dapat memelihara lembaga demokrasinya. Pendemokrasian harus menjadi semacam gerakan perjuangan. Hal inilah yang oleh Samuel P. Hantington disebut sebagai gelombang demokratisasi bagaimana rakyat menurunkan pemerintah otoriter dan mengkonsolidasikan rezim demokrasi.
Perkembangan demokrasi itu sendiri telah memperlihatkan suatu kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dimungkinkan oleh kemauan politik dan komitmen terhadap pendemokrasian disegala bidang termasuk dalam berotonomi.
Menghidupkan sukma demokrasi secara kreatif tidak saja akan memperoleh keuntungan praktis, tetapi juga kemudahan-kemudahan dalam melakukan persambungan-persambungan politik dan cultural dengan anggota masyarakat. Kemudahan melakukan interaksi pemerintahan daerah dengan rakyatnya. Termasuk kemudahan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Itu sebabnya mengapa menghidupkan sukma demokrasi itu menjadi penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Demokrasi dengan demikian, membuka lebar saluran komunikasi dan memperluas ruang interaksi dan dialog antar pelaku politik dengan para pemimpin politik baik pusat maupun pada tingkat local. Begitu juga antar sesama anggota masyarakat, antar penyelenggara pemerintahan daerah dengan masyarakat dan seterusnya. Dan semakin menjadi penting ketika kita melihat otonomi yang harus dikaitkan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang otonomi. Karena itu tidak ada salahnya kalau sukma demokrasi perlu kembali dihidupkan bagi terwujudnya pemerataan antar daerah dan atau mengurangi kesenjangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Membangun Kedaulatan Rakyat

Oleh M. Sarwani, wartawan Bisnis Indonesia
Sumber: Bisnis Indonesia, Minggu, 03 Agustus 2008
Perjuangan Adi Sasono membela wong cilik tidak pernah surut. Lewat buku terbarunya Rakyat Bangkit Bangun Martabat, dia mengingatkan tentang perlunya perubahan sosial untuk mencapai kedaulatan rakyat.
"Kini, yang diperlukan adalah perubahan sosial. Tentu saja, tidak akan ada perubahan sosial tanpa tindakan sosial. Sementara tindakan sosial tidak akan terwujud tanpa penyadaran. Penyadaran sosial inilah yang sesungguhnya menjadi tugas besar para pemimpin dan kaum terpelajar," kata Adi Sasono dalam pengantarnya di buku tersebut.
Ajakan penulis buku tersebut mengingatkan kita akan sepak terjangnya pada masa lalu. Apa pun posisi Adi Sasono, dia ingin membangun kedaulatan rakyat melalui ekonomi kerakyatan, termasuk saat dia menjadi menteri koperasi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
Idenya tentang ekonomi kerakyatan sempat membuatnya mendapatkan julukan The Most Dangerous Man saat dia menjadi menteri koperasi karena mengusung isu tentang redistribusi aset untuk menyelamatkan bangsa. Label tersebut diberikan majalah Far Eastern Economic Review dalam edisi minggu pertama Desember 1998, sementara majalah The Economist dari Inggris menyebutnya Robin Hood van Java.
Menurut Adi Sasono, telah terjadi kesenjangan ekonomi antara warga keturunan yang memperoleh kekayaannya karena hubungan khusus dengan penguasa Orde Baru dan masyarakat sekitarnya.
Untuk itu, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya, dapat menolong kesenjangan ini dengan redistribusi asetnya kepada pengusaha kecil dan koperasi. Hal ini juga untuk menyelamatkan aset bangsa, jangan sampai aset tersebut dihancurkan karena gejolak sosial.
Pria yang sudah lebih dari 27 tahun menghabiskan waktunya di lembaga swadaya masyarakat ini tetap konsisten mengusung ide ekonomi kerakyatan seperti ditulisnya di halaman 64 buku tersebut. Buku ini dibagi ke dalam tiga bab. Bab 1 membahas tentang Indonesia di tengah arus globalisasi. Bab 2 membahas ekonomi kerakyatan: solusi bagi kemakmuran dan kesejahteraan. Bab 3 tentang demokratisasi politik dan peluang penerapan ekonomi kerakyatan.
Sebelum masuk pada pembahasan apa itu ekonomi kerakyatan dan tahapan apa yang harus dilalui untuk mencapainya, Adi Sasono menyadarkan pembaca akan ancaman penjajahan kembali (rekolonisasi) yang membonceng dibalik isu globalisasi.
Menurut dia, globalisasi yang mengemuka dewasa ini merupakan hasil dari sistem dan proses pembangunan dunia internasional yang bertumpu pada strategi 'satu memantapkan semua' yang dijalankan kaum kapitalis dalam masyarakat internasional yang demikian heterogen (hal. 4).
Pemikiran Adi Sasono bisa dibilang sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni kapitalisme global yang mengisap negara-negara miskin. Dia berangkat dengan pemikiran teoretis dan melahirkan karya tulis dalam perspektif ekonomi politik tentang ketergantungan dan kemiskinan.
Tentu saja diharapkan buku ini tidak memberikan kesadaran sesaat kepada bangsa tetapi secara bertahap dan sistematis membangun sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan yang memiliki karakteristik tidak bergantung pada sektor moneter, mempunyai muatan lokal yang tinggi, dan menghasilkan produk ekspor. (sarwani@bisnis. co.id)
Judul :Rakyat Bangkit Bangun Bangsa , Penulis : Adi Sasono, Penerbit :Pustaka Alvabet dan Dewan Koperasi Indonesi (Dekopin), Cetakan : I, Juli 2008,
Tebal : xii + 250 halaman, Pustaka Alvabet, Ciputat Mas Plaza Blok B/AD
Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, Ciputat, Jakarta Selatan Indonesia 15411
Telp. +62 21 7494032, Fax. +62 21 74704875, www.alvabet. co.id

"Twilight" moves into "Potter's" old date

Sumber : Yahoo! News Alert
Photo: Reuters
Click to enlarge
LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - The highly anticipated adaptation of the Stephenie Meyer teen vampire romance novel "Twilight" has been moved from its December 12 release date to November 21, the date just vacated by Warner Bros.' "Harry Potter and the Half-Blood Prince."
Directed by Catherine Hardwicke, the Summit Entertainment film stars Kristen Stewart ("Into the Wild") and Robert Pattinson, who played Cedric Diggory in two "Harry Potter" films.
"When Warner Bros. decided to move 'Harry Potter and the Half-Blood Prince' to the summer of 2009, we saw a unique opportunity to slot in our film, which has been gaining tremendous awareness and momentum over the past several months," Summit's Rob Friedman said.
Striking a respectful tone, Friedman added, "We by no means are trying to fill the shoes of the incredible Potter franchise for 2008. Rather, we are just looking to bring the fans of Stephenie Meyer's incredible book series the film as soon possible."